LEBAK, Ungkap Publik – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lebak Tahun Anggaran 2025 akan mendalami hasil pembahasan realisasi kinerja dan anggaran dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Pansus LKPJ Bupati, Muammar Adi Prasetya menyampaikan, dari hasil pembahasan awal dengan seluruh OPD, minggu ini pihaknya akan menindaklanjuti dengan rapat kerja untuk mendalami data yang telah dipaparkan.

“Dari hasil pembahasan awal dengan seluruh OPD, minggu ini kami tindak lanjuti dengan rapat kerja pembahasan lanjut untuk mendalami yang telah dipaparkan,” kata Muammar kepada wartawan, Kamis (8/5/2026).

Mudahkan Pengaduan, Polres Lebak Gencarkan Sosialisasi Call Center 110

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, tidak semua OPD akan dipanggil kembali, namun fokus pendalaman akan ditujukan pada sektor-sektor yang dianggap krusial. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah terkait pendapatan daerah.

“Clue-nya nih, kebocoran belanja tidak sebesar kebocoran pendapatan. Makanya yang kita mau dalami ini dari OPD-OPD pengampu, karena kita melihat ada pendapatan yang seharusnya bisa kita maksimalkan tetapi belum dilakukan,” ungkapnya.

Selain soal penerimaan daerah, Pansus juga akan menyoroti pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah (BMD) yang dinilai belum optimal.

LHP Dana Desa 2025 Tak Kunjung Terbuka, Inspektur Lebak Bungkam Ditanya Warga: Banyak Jalan Rusak, Pengelolaan BUMDes Dipertanyakan

“Banyak aset daerah yang tidur, tidak terurus, kemudian terbengkalai. Termasuk yang tidak kalah penting tentunya mengenai pelayanan kepada masyarakat. Ini semua mau kita dalami,” jelasnya. (Red)