LEBAK, Ungkap Publik — Di peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023–2043, Taman Nasional Ujung Kulon tercatat jelas: kawasan konservasi seluas 44.337 hektare, meliputi daratan dan perairan. Namun di peta Wilayah Usaha Pertambangan yang diterbitkan Kementerian ESDM tahun 2026, sebagian perairan di sekitar kawasan itu ternyata telah masuk ke dalam wilayah yang disiapkan untuk pertambangan.
Dua peta, dua arah kebijakan yang belum sejalan. Inilah yang kini disorot HMI Komisariat Universitas Setia Budhi Rangkasbitung melalui pernyataan Kepala Bidang PTKP, Iqbal Al Ghifari.
Regulasi yang Tak Seirama
Persoalannya bermula ketika Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan WUP yang tumpang tindih dengan kawasan yang telah dilindungi dalam Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023. Pemerintah pusat memang memiliki kewenangan, tetapi menurut Iqbal, kewenangan itu tidak boleh meniadakan keselarasan dengan rencana tata ruang yang telah disepakati bersama oleh rakyat Banten melalui Gubernur dan DPRD.
“Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 bukan dokumen administratif yang dapat diabaikan begitu saja. Ia merupakan produk hukum daerah yang telah ditetapkan bersama. Karena itu, Kepmen ESDM Tahun 2026 harus dipastikan selaras dengan ketentuan tata ruang tersebut,” ujar Iqbal.
Sejarah yang Tak Boleh Menjadi Alasan
Pemerintah beralasan bahwa penetapan WUP tersebut sudah ada sejak usulan Pemprov Banten tahun 2015, lalu diperbarui berturut-turut pada tahun 2017 dan 2022. Namun Iqbal menegaskan: hukum berjalan maju. Ketika aturan baru lahir, maka yang baru itulah yang harus menjadi pedoman.
Badak Jawa Bukan Sekadar Penghuni Daratan
Pertanyaan terbesar bukan soal siapa lebih berkuasa menetapkan peta, melainkan soal apa yang dipertaruhkan. Badak Jawa hidup di daratan, tetapi ekosistem yang menopang kehidupannya mencakup juga perairan di sekitarnya. Pencemaran, sedimentasi, dan kerusakan pesisir akan berdampak balik ke daratan. Alam tidak mengenal garis batas administrasi peta.
“Jangan berpikir bahwa ketika aktivitas pertambangan berada di luar batas daratan TNUK, maka otomatis tidak akan berdampak terhadap Badak Jawa. Ekosistem tidak mengenal batas administratif,” tegas Iqbal.
Sebelum Semakin Sulit Diubah
Belum ada izin usaha pertambangan yang diterbitkan di wilayah tersebut. Justru inilah waktu terbaik untuk meluruskan semuanya. Membuka peta koordinat, mencocokkan dengan peta tata ruang, dan mendengarkan suara pihak yang paling memahami Ujung Kulon — pengelola taman nasional, ilmuwan, masyarakat, dan pemerhati lingkungan.
“Jangan sampai negara lebih cepat menetapkan wilayah untuk dieksploitasi daripada memastikan hukum dan ekosistem yang harus dilindungi,” tutup Iqbal.
Karena sekali Badak Jawa lenyap, tidak ada peta mana pun yang mampu mengembalikannya. (Utari/Red)

Tinggalkan Balasan