LEBAK, Ungkap Publik — Di atas kertas, CV. BDI adalah perusahaan yang tercatat mengerjakan empat paket rehabilitasi sekolah di Kabupaten Lebak tahun 2026, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1,1 miliar. Proyek itu tersebar di SDN 1 Kaduagung Timur, SDN 1 Sangiangjaya, SMPN 2 Sobang, dan SMPN 1 Rangkasbitung. Namun di balik nama perusahaan itu, muncul cerita yang mengusik ketertiban pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa direktur perusahaan tersebut, JS, mengaku hanya menerima bayaran atau “fee” sebesar 1 persen dari nilai setiap pekerjaan. Artinya, perusahaan itu tidak mengerjakan sendiri — namanya hanya dipinjamkan, sementara pihak lain yang turun ke lapangan melaksanakan pekerjaannya.

Satu Persen, Satu Pelanggaran

Pengakuan itu memicu kekhawatiran serius. Mamik Slamet, Ketua BK-LSM Kabupaten Lebak, menegaskan bahwa praktik meminjamkan nama perusahaan bukan sekadar urusan internal bisnis, melainkan persoalan hukum yang nyata.

“Jika ada pimpinan perusahaan yang meminjamkan benderanya sementara dia tidak melaksanakan pekerjaan, jelas itu sebuah pelanggaran dan perlu ditindak tegas,” ujar Mamik, Jumat (20/11/2026).

BK-LSM tidak tinggal diam. Mamik menyatakan pihaknya akan mendorong pelaporan resmi ke Inspektorat Kabupaten Lebak, Kejaksaan Negeri Lebak, dan Kejati Banten agar fenomena ini tidak dibiarkan menjadi rahasia umum yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Aturan yang Tak Boleh Dipinjamkan

Praktik pinjam bendera dan pengalihan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain dilarang tegas dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dipertegas melalui Perpres No. 46 Tahun 2025 serta Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2026. Penyedia wajib memiliki kualifikasi teknis dan manajerial secara nyata, dan tidak boleh menyerahkan pekerjaan utama kepada pihak ketiga tanpa mekanisme resmi yang disetujui PPK.

Jika terbukti melanggar, konsekuensinya berat:

Sanksi Administratif: Penawaran digugurkan, kontrak diputus sepihak, jaminan dicairkan, dan masuk daftar hitam nasional selama 1–2 tahun.

Sanksi Persaingan Usaha: Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan pengadaan dapat dikenai denda miliaran rupiah oleh KPPU.

Sanksi Pidana: Jika disertai pemalsuan dokumen atau menyebabkan kerugian keuangan negara, pihak terkait dapat dijerat UU Tipikor maupun pasal pemalsuan KUHP, dengan ancaman pidana penjara, denda, hingga penyitaan aset.

Bangunan Sekolah, Bukan Tempat Bermain Aturan

Yang paling mendasar dari seluruh persoalan ini: proyek yang dikerjakan adalah rehabilitasi fasilitas pendidikan — tempat anak-anak belajar dan tumbuh. Ketika pelaksanaannya tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, maka kualitas bangunan pun ikut dipertaruhkan. Siapa yang menjamin dinding itu kokoh, atap itu tidak bocor, dan lantai itu aman, jika perusahaan yang memenangkan tender bahkan tidak tahu bagaimana pekerjaan di lapangan berjalan?

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi dan hak jawab resmi. Semoga kebenaran segera terungkap, karena urusan pendidikan bukan sekadar soal angka di atas kertas — ini soal masa depan anak-anak Lebak. (Red)