LEBAK, Ungkap Publik – Ikatan Mahasiswa Lebak (IMALA) dengan tegas menolak usulan untuk mengalihkan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari rakyat secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan ini disampaikan mengingat langkah tersebut dianggap bisa membuat perkembangan demokrasi mundur sekaligus membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan otoritas.

Sejarah mencatat bahwa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD di masa lalu membawa berbagai persoalan. Pada masa Orde Baru, pemimpin daerah dipilih oleh DPRD yang dikuasai partai penguasa, sehingga calon terpilih umumnya lebih mengutamakan loyalitas kepada pusat ketimbang kemampuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Setelah reformasi, Pilkada langsung diperkenalkan untuk meningkatkan keterlibatan publik dan akuntabilitas pemimpin daerah. Menurut IMALA, mengembalikan sistem lama akan mengulang kesalahan masa lalu dan mengabaikan kemajuan demokrasi yang telah diraih.

HMI Lebak: Wacana Polri di Bawah Kementerian Berpotensi Mengaburkan Desain Ketatanegaraan

Terkait argumen tentang biaya politik yang tinggi dalam Pilkada langsung, IMALA menyatakan bahwa hal ini bukan sesuatu yang tak terhindarkan. Besarnya biaya lebih merupakan akibat dari kurangnya integritas dalam pemerintahan, kalangan politisi, dan aparat penegak hukum dalam menekan praktik money politics dan buy vote.

“Jika pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan menjaga integritas proses demokrasi, biaya politik bisa ditekan,” ujar Ridwan Maknunah, Ketua Umum IMALA, dalam keterangan resmi pada Kamis (8/1/2026).

Lanjut Ridwanul, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak elemen yang terlibat dalam praktik tidak sehat tersebut, sehingga biaya Pilkada terus melonjak.

Desa Intenjaya Fasilitasi Pengajuan PIP, Ribuan Siswa di Lebak Terima Sertifikat Melalui Aspirasi DPR RI Bonnie Triyana

“IMALA mendesak pemerintah dan DPRD untuk tidak menyetujui proposal perubahan mekanisme Pilkada dan tetap mendukung sistem langsung oleh rakyat,” tegasnya.

Selain itu, IMALA juga mengajak aparat penegak hukum untuk lebih serius menangani korupsi dan praktik money politics, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses demokrasi. (Red)