LEBAK, Ungkap Publik – Baru saja dilantik pada 8 Februari 2026, Ketua Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) HMI Cabang Lebak, Wildan Nur Syamsi, menegaskan komitmennya untuk mengawal perumusan regulasi sektor pertambangan di Kabupaten Lebak. Menurutnya, ketiadaan payung hukum yang belum rampung hingga saat ini harus segera menjadi perhatian pemerintah agar potensi ekonomi daerah bisa dimanfaatkan sekaligus melindungi kepentingan rakyat.

Wildan menjelaskan, regulasi yang jelas bukan hanya urusan administratif semata, tapi juga instrumen penting untuk memperkuat struktur fiskal daerah.

“Regulasi yang jelas dan tegas akan otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lebak. Selama aturan masih abu-abu, potensi pendapatan dari pajak dan retribusi tambang akan terus bocor dan tidak optimal. Padahal PAD itu sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan layanan publik bagi masyarakat kita sendiri,” ujarnya dengan tegas.

HMI Komisariat Insan Cita Salurkan 60 Mushaf Al-Qur’an, Siapkan Masjid Jelang Ramadhan

Namun dia juga menekankan, peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan sisi kemanusiaan. Regulasi harus menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat Lebak yang bergantung hidup dari sektor pertambangan.

“Satu periode ke depan, saya akan konsisten mengawal hal ini. Kami tuntut regulasi yang memberi jalan keluar bagi masyarakat kecil. Kepastian hukum adalah kunci agar mata pencaharian mereka punya legalitas yang kuat. Jangan sampai mereka selalu takut bekerja karena tidak ada izin yang diakomodir daerah, atau bahkan termarjinalkan di tanah sendiri,” tambahnya.

Dalam pandangannya, regulasi yang berpihak pada rakyat akan menciptakan keadilan ganda: pemerintah mendapatkan PAD yang terukur, dan rakyat mendapatkan kepastian usaha yang aman.

Polda Banten dan Polres Jajaran Bertekad Fasilitasi Kelompok Tani Wujudkan Swasembada Jagung

“Atas izin Ketua Umum, kami akan terus mendorong Pemkab Lebak, Pemprov Banten, dan DPRD tingkat kabupaten serta provinsi agar tidak hanya menunggu pemerintah pusat. Kami akan pastikan regulasi yang lahir tidak hanya pro-investor besar, tapi juga pro-rakyat kecil. Jika tidak ada progres, saya siap mengambil langkah-langkah organisasi yang lebih masif demi kedaulatan ekonomi rakyat Lebak,” pungkas Wildan. (Utari/Red)