LEBAK, Ungkap Publik – Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak, Rusito, memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 yang mencakup 340 desa di wilayah ini. Sikap diam itu pun memicu pertanyaan besar dari publik, lantaran hingga kini hasil pemeriksaan tersebut belum diketahui masyarakat luas.

“Hasilnya kan tidak pernah dipublikasikan. Padahal kami sebagai bagian dari masyarakat berhak mengetahui, apa sebenarnya isi LHP Inspektorat terhadap pengelolaan dana di desa-desa se-Lebak,” ujar Yatna, warga Kecamatan Rangkasbitung, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, keterbukaan informasi itu sangat penting, apalagi ia sering melihat kondisi jalan di sejumlah desa masih rusak parah. Padahal, setiap tahun desa-desa menerima aliran anggaran, baik bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Provinsi, maupun bantuan lainnya.

Wakil Bupati Lebak Cek Dapur SPPG & Sekolah Penerima MBG: Utamakan Kebersihan dan Gizi

“Banyak jalan desa, terutama di wilayah pelosok, kondisinya masih rusak parah. Padahal anggaran yang masuk itu banyak sumbernya. Seharusnya hal ini diaudit secara menyeluruh dan hasilnya diketahui publik,” tegasnya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan seorang warga Kecamatan Kalanganyar yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyoroti pengelolaan BUMDes di Desa Sukamekarsari yang dinilai tidak transparan. Disebutkan, ada anggaran penyertaan modal yang digunakan untuk usaha budidaya jamur, namun pertanggungjawabannya tak jelas.

“Di Desa Sukamekarsari itu tidak jelas pengelolaannya, Kang. Ketua dan bendahara BUMDes tidak ada menampakkan nota atau bukti pengeluaran barang apa pun. Padahal anggarannya saja dikabarkan Rp150 juta lebih,” ungkapnya.

Pemkab Lebak Lantik DPPI, Perkuat Peran Generasi Muda Sebagai Garda Terdepan Nilai Pancasila

Berdasarkan data yang termuat dalam aplikasi pelaporan keuangan daerah Jaga.id, anggaran dana penyertaan modal Desa Sukamekarsari Tahun 2025 tercatat senilai lebih dari Rp222 juta. Angka ini lebih besar dari yang disebutkan warga, namun hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai penggunaan maupun hasil usaha tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya meminta konfirmasi dan tanggapan dari instansi terkait lainnya demi keberimbangan informasi.(Red)