Pemuda dan Mahasiswa Bersatu Gelar Aksi Jilid 2 di DPRD Banten : Tuntut Evaluasi Tunjangan Fantastis

 

BANTEN, Ungkappublik – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bersatu yang terdiri dari IMALA, IMM, BEM Piksi Input Serang Banten, dan DPM Piksi Input Serang kembali menggelar aksi jilid 2 di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, Senin 29 September 2025.

Dalam aksinya, massa menuntut DPRD Banten untuk mengembalikan uang rakyat dengan mengevaluasi tunjangan rumah, transportasi, dan komunikasi yang dinilai tidak rasional.

Berdasarkan data, Ketua DPRD menerima tunjangan rumah sebesar Rp49,8 juta per bulan, Wakil Ketua Rp45,6 juta per bulan, dan Anggota Rp43 juta per bulan. Selain itu, DPRD juga mendapat tunjangan transportasi Rp30 juta dan komunikasi Rp21 juta per bulan.

“Rakyat tahu angka ini tidak masuk akal. Biaya sewa rumah di Serang rata – rata 5–12 juta per bulan, tapi DPRD bisa menerima tunjangan hampir 50 juta. Transportasi dan komunikasi juga jauh dari realita. Ini pemborosan sekaligus pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegas Izzuddin, korlap aksi.

Aksi jilid 2 berlangsung panas ketika massa mencoba masuk ke gedung DPRD setelah tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui mereka. Massa aksi sempat membobol pagar gedung, namun akhirnya berhasil dipukul mundur aparat keamanan.

“Diamnya DPRD membuktikan mereka tidak punya keberanian moral untuk bertanggung jawab di hadapan rakyat. Jika terus bungkam, DPRD telah kehilangan legitimasi sebagai wakil rakyat,” tambah Izzuddin.

Dalam aksinya, aliansi menyampaikan enam tuntutan :

1. Evaluasi menyeluruh tunjangan DPRD, khususnya rumah, transportasi, dan komunikasi.
2. Pertanggungjawaban transparan terkait tunjangan rumah dan komunikasi.
3. Revisi Pergub No. 31 Tahun 2024 tentang hak keuangan DPRD.
4. Peningkatan kuota dan anggaran BPJS serta pembatalan pemotongan kuota 50%.
5. Audit menyeluruh penggunaan anggaran DPRD, termasuk dugaan manipulasi LPJ reses, kunker, dan perjalanan dinas.
6. Segera sahkan perda pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual.

Menutup aksi, Izzuddin menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa bukan sekadar protes emosional, melainkan kritik berbasis data.

“Kami tidak sedang berteriak kosong. Publik bisa menilai bahwa kebijakan tunjangan DPRD tidak berpihak pada rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jauh lebih penting daripada membiayai kemewahan elit politik. Jika DPRD terus menutup mata, sejarah akan mencatat mereka bukan sebagai wakil rakyat, melainkan pengkhianat rakyat,”ujarnya. (Red)