LEBAK, Ungkap Publik – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Lebak Selatan (ALS) melayangkan mosi tidak percaya dan mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Malingping untuk segera meletakkan jabatannya. Desakan ini muncul menyusul berbagai persoalan krusial yang dianggap tak kunjung usai di bawah kepemimpinannya.
Persoalan yang memicu tuntutan mundur mencakup isu pemutusan kontrak tenaga outsourcing secara sepihak yang sempat viral pada awal Februari 2026, serta dugaan ketidakterbukaan informasi terkait Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Selain itu, beberapa fasilitas penting bagi pasien dan keluarga juga bermasalah, seperti air keran di ruang rawat inap yang sering mati, lift yang tidak berfungsi, dan pendingin ruangan (AC) yang tidak stabil.
“Kata ‘Plt’ yang berkepanjangan seharusnya tidak menjadi alasan atas stagnasi pelayanan dan carut-marutnya manajemen internal,” ungkap Agus Rusmana, aktivis ALS, Sabtu (21/2)
“Kami melihat kepemimpinan saat ini gagal memberikan rasa aman bagi pekerja dan kepastian layanan bagi masyarakat,” tambahnya.
Agus juga menegaskan bahwa jika Plt Direktur RSUD Malingping tidak mampu berbenah, sebaiknya mengundurkan diri. “Jika tidak mampu berbenah, lebih baik mundur daripada menghambat kemajuan RSUD milik Pemprov Banten ini,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua KKPMP Marcab Malingping, Andres. Menurutnya, RSUD Malingping memiliki banyak catatan merah terkait aspek operasional lainnya. “Selain masalah internal pegawai, RSUD Malingping juga terus dibayangi catatan merah terkait aspek operasional lainnya,” ucap Andres.
Ia menambahkan, manajemen yang diduga semeraut akan berdampak pada pelayanan masyarakat dan kesembuhan pasien.
Aktivis meminta Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menunjuk Direktur definitif yang kompeten demi memulihkan kepercayaan publik terhadap RSUD Malingping. Jika tuntutan ini tidak diindahkan dalam waktu dekat, Aliansi Lebak Selatan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang cukup besar untuk menuntut perbaikan fasilitas kesehatan di wilayah Lebak Selatan. (Red)
Tinggalkan Balasan