JAKARTA, Ungkap Publik – Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme (PERISAI) menggelar konferensi pers bertajuk “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran”. Dalam kesempatan itu, mereka menyerukan persatuan nasional untuk menolak penjajahan modern serta kebijakan yang dinilai merugikan kedaulatan rakyat.
Menurut aliansi ini, kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Kebijakan pemerintah disebut memicu krisis, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah, serta dianggap tunduk pada kepentingan asing dan membatasi ruang demokrasi.
“Kita melihat kedaulatan digadaikan lewat kesepakatan dagang yang eksploitatif, sementara hak-hak rakyat terus direpresi,” ujar Dendy, perwakilan PERISAI, Selasa (19/5).
Melalui pernyataan sikapnya, PERISAI menyampaikan 8 tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Ganyang Imperialisme: Tolak segala bentuk penindasan dan penguasaan sumber daya oleh kekuatan asing.
2. Tolak ART: Menolak kesepakatan Alliance for Rebuilding Trade yang dianggap menguntungkan pihak asing.
3. Tolak BOP: Menolak skema keuangan yang mendukung pendudukan asing dan berdampak pada rakyat Palestina.
4. Hak Interpelasi DPR: Mendesak DPR memanggil Presiden dan membatalkan kesepakatan ART.
5. Hentikan Kebijakan Anti-Rakyat: Menghentikan kebijakan yang dianggap sebagai perpanjangan tangan kepentingan asing.
6. Hentikan Militerisme: Melarang keterlibatan TNI di ranah sipil, pendidikan, bisnis, dan penguasaan tanah.
7. Perbaiki Ekonomi: Memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi krisis dan menguatkan nilai rupiah.
8. Buka Ruang Demokrasi: Hentikan tindakan represif, pembubaran kegiatan diskusi atau nobar, serta segala pembatasan kebebasan sipil.
PERISAI pun mengajak seluruh elemen masyarakat — mulai buruh, tani, mahasiswa, hingga kaum miskin kota — untuk bersatu merebut kembali kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum bangsa. (Red)
Tinggalkan Balasan