LEBAK, Ungkap Publik – Mencermati rentannya sistem keamanan website resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak yang baru saja diretas, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Insan Cita menyatakan keprihatinan mendalam. Di tengah pesatnya digitalisasi birokrasi, lembaga legislatif ini dinilai gagap teknologi dan abai terhadap perlindungan data publik.
Kerapuhan sistem ini dinilai menjadi paradoks yang menyakitkan rakyat. Bagaimana mungkin sebuah lembaga negara yang gemar “mempercantik” angka-angka di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), justru gagal memperkuat benteng digitalnya sendiri?
“Kami melihat adanya ketimpangan tajam antara besarnya anggaran operasional dan pengadaan di DPRD Lebak dengan kualitas infrastruktur IT. Apakah anggaran tersebut habis hanya untuk seremoni dan belanja yang di-mark-up, sehingga untuk urusan keamanan siber saja harus memungut sisa-sisa recehan?” tulis HMI dalam rilis persnya, Minggu (3/5).
Lebih jauh, organisasi mahasiswa ini menilai sangat ironis melihat website resmi DPRD Lebak “telanjang” di hadapan peretas, sementara laporan anggaran mereka selalu tampak “berpakaian mewah”.
“Website adalah wajah lembaga. Jika menjaga satu domain saja tidak mampu, bagaimana masyarakat bisa percaya DPRD mampu menjaga amanah rakyat Lebak secara utung?” tegasnya.
Tuntut Audit Forensik
Egi Maulana Agung menilai insiden peretasan ini adalah tamparan keras bagi marwah DPRD Kabupaten Lebak. Menurutnya, hal ini menjadi indikasi kuat adanya ketidakseriusan dalam pengelolaan aset digital.
“Ini adalah tamparan keras bagi marwah DPRD Kabupaten Lebak. Kami melihat ada indikasi ketidakseriusan dalam pengelolaan aset digital. Jangan sampai publik berasumsi bahwa anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk penguatan sistem IT justru ‘menguap’ dalam praktik mark-up berjamaah demi kepentingan segelintir oknum,” ujar Egi.
Ia menuntut Sekretariat DPRD Lebak segera melakukan audit forensik terhadap anggaran IT mereka.
“Jangan hanya pandai meng-hacker uang rakyat, tapi tidak mampu dalam menghalau hacker yang sesungguhnya!” tegasnya.
Sementara itu, Boby Aditya Pamungkas menambahkan, DPRD Lebak dinilai terlalu asyik dengan zona nyaman dan tumpukan proposal proyek yang harganya digelembungkan.
“Lemahnya keamanan website ini adalah bukti nyata bahwa mereka tidak siap menghadapi era keterbukaan informasi. Kami, mahasiswa, tidak akan tinggal diam melihat uang pajak rakyat Lebak habis untuk anggaran-anggaran yang tidak relevan sementara fasilitas publik digital dibiarkan terbengkalai dan rentan,” ucap Boby.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan dan transparansi anggaran, kami pastikan gerbong perjuangan mahasiswa akan turun ke jalan!” ancamnya. (Red)
Tinggalkan Balasan